Piutang yang tidak tertagih kerap dialami oleh entitas dalam menjalankan hubungan bisnis dengan entitas lainnya, keadaan tersebut berimbas pada pengakuan beban kerugian piutang secara komersil.
Terkadang entitas tersebut harus mengalami kenyataan berat ketika kerugian piutang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami sampaikan beberapa persyaratan agar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2019 yang telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.03/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Persyaratan tersebut antara lain:
Pertama, piutang tersebut harus diakui sebagai beban atau biaya dalam laporan laba rugi komersil
Kedua, Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihkan ke Direktorat Jenderal Pajak
Ketiga, memenuhi salah satu kriteria berikut:
Telah diserahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Instansi Pemerintah yang menangani piutang negara
Terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut
Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu
